Dugaan Penggelembungan Suara di Sungai Landak Dilaporkan ke MK
Rabu, 29 Mei 2019 | 12:32:18 WIB | Dibaca: 572 Kali




Gedung Mahkamah Konstitusi RI.(dok/IT)



KUALATUNGKAL – DPD Partai Demokrat Kabupaten Tanjabbar melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menggugat KPU RI terkait hasil penghitungan suara Pileg di Dapil V, Kabupaten Tanjabbar. Dua daerah lainnya, seperti Sarolangun dan Provinsi Sumatera Selatan juga digabung dalam satu salinan permohonan yang sama.

Dalam surat permohonan DPP Partai Demokrat ini, masalah yang dilaporkan dari Kabupaten Tanjabbar adalah terkait persandingan perolehan suara parpol untuk pengisiaan anggota DPRD Kabupaten Tanjabbar, caleg nomor urut 1 atas nama H Abdul Halim Usman yang berada di Dapil V Tanjabbar.

Dalam surat gugatan ini, DPP Demokrat menyatakan adanya dugaan penggelembungan suara di 8 TPS di Desa Sungai Landak Dapil V ini. Permohonan DPP Partai Demokrat ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 24 Mei 2019 lalu.

Informasi yang dihimpun infotanjab.com, suara Partai Demokrat di Dapil V Tanjabbar ini bersaing tipis dengan suara partai PKB, dengan caleg terkait Subari. Selisih hanya tiga suara.

Pihak DPC PKB Tanjabbarpun  sebagai saksi terkait dalam gugatan ini sudah menyiapkan data valid jika memang permohonan ini disetujui MK untuk disidangkan.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris DPC PKB Tanjabbar M Nurdin ditemui infotanjab.com, Selasa (28/5) mengaku ada perebutan satu kursi di Dapil V dengan caleg dari Partai Demokrat.

“Kebetulan dari partai, saya sempat menyaksikan perhitungan suara di tingkat desa dan kecamatan. Kalau memang ada penggelembungan suara, saya pikir tidak ada, dan silahkan dibuktikan. Kita juga sudah ada salinan lengkap, mulai dari data C1 sampai hasil pleno Kabupaten,” kata Nurdin.

Pihaknya pun siap diundang ke MK jika masalah ini berlanjut ke tahap persidangan. “Kita siap, dan bawa data-data dan memberikan keterangan jika dipanggil sebagai saksi terkait,” ungkapnya.

Sejauh ini DPC PKB belum mendapat pemberitahuan dari KPU maupun MK terkait dimulainya sidang gugatan yang menyangkut penggelembungan suara di dapil V.

Berdasarkan rekapitulasi perhitungan hitungan suara di KPU, PKB Tanjabbar bakal mendapat empat kursi. Satu kursi di Dapil I dengan perolehan suara partai 5.659 suara (Caleg yang bakal duduk M Zaky), Dapil II sebanyak satu kursi bakal diisi Hj Nurasiah dengan perolehan suara partai 3.760 dan dua kursi di Dapil V, dengan perolehan suara keseluran sebanyak 5.658. Dua caleg di Dapil V yang bakal mengisi kursi DPRD Tanjabbar adalah Ansari dan Subari.

“Jadi satu kursi yang bakal diduduki Subari dari PKB inilah yang bersaing ketat dengan H Abdul Halim Usman dari Partai Demokrat,” jelas Nurdin.

Terpisah, Anggota KPU Kabupaten Tanjabbar M Rum membenarkan adanya permohonan dari Partai Demokrat ke MK. Hanya saja, pihaknya belum mendapat pemberitahuan dari MK maupun KPU RI.

“Iya kita dengar ada yang gugat, tapi kenapa pada saat penghitungan di tingkat desa sampai pleno di Kabupaten tidak ada keberatan dari Partai Demokrat,” kata Rum.

Kendati demikian, KPU Tanjabbar siap jika persoalan ini lanjut di MK. Semua data dan hasil pleno akan disampaikan dengan sebenarnya.

Anggota Bawaslu Tanjabbar Dr Mohd Yasin S Hi MH membenarkan adanya gugatan DPD Partai Demokrat Tanjabbar yang disampaikan melalui DPP Partai Demokrat ke MK.

“Iya kita dapat salinan permohonannnya Pak. Permohonan sudah diterima di MK, tinggal registrasi,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Tanjabbar Wenri Narda dihubungi infotanjab.com, Rabu pagi (29/5) membenarkan adanya permohonan ke MK melalui DPP Partai Demokrat.

Hanya saja, dia tidak merincikan lebih lanjut soal materi gugatan yang terjadi di Dapil V Tanjabbar. (*)

Editor: It Redaksi 





Berikan Komentar via Facebook :